Alasan Yasonna Tak Oke Napi Korupsi Dikirim Ke Nusakambangan

.com Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tak oke kalau para narapidana kasus korupsi dikirimkan ke penjara Nusakambangan. Sebab Nusakambangan lebih sempurna untuk para napi yang masuk kategori berisiko tinggi ibarat terorisme dan bandar narkoba.

"Napi korupsi itu intinya low risk, cuma dilema terjadi sebab adanya diskriminatif dan ia sanggup menarik hati petugas untuk mendapat kemudahan lebih," papar Yasonna yang pernah menjadi pengacara dan akademisi Universitas HKBP Nommensen itu ketika blak blakan detikcom yang tayang Jumat (3/7/2018).

Seharusnya, ia melanjutkan, setiap penjara atau lapas memang dilengkapi dengan kemudahan yang manusiawi. Tapi sebab keuangan negara yang tidak memungkinkan dan jumlah narapidana maupun tahanan terus bertambah, kondisinya menjadi sangat tidak manusiawi. Dari situ lalu muncul banyak sekali ekses dan penyimpangan, antara lain jual-beli fasilitas.

"Tapi kalau setiap petugas mematuhi betul SOP (prosedur operasi standar) yang kami buat, penyimpangan ibarat di Sukamiskin itu sanggup tereliminasi," ujar Yasonna yang meraih doktor dari North Carolina University pada 1994.

Pada serpihan lain ia mengakui sebab keterbatasan anggaran, jatah makan saja untuk para napi cuma Rp 15 ribu perhari. Dengan sekian ratus ribu napi dan tahanan, setiap tahun negara harus mengeluarkan sekitar Rp 1 triliun.

Soal perihal pembangunan penjara di pulau terpencil untuk para napi bandar narkoba dan koruptor, Yasonna pun dengan tegas menolak. Sebab hal itu sangat berpotensi melahirkan pelanggaran hak para napi dan keluarganya.

Menurut politisi PDI Perjuangan yang lahir pada 27 Mei 1953 itu, semua napi punya hak untuk dikunjungi, mendapat perawatan, dan bersosialisasi di lingkungan lapas. Menurut UU, kata dia, yang dicabut dari seorang narapidana itu yaitu kemerdekaan bergeraknya. Karena itu ditempatkan di sel.

Napi yang tidak dikunjungi keluarga, berdasarkan Yasonna, sanggup stress. Dia mencontohkan kasus napi asal Papua di Sukamiskin yang balasannya meninggal dunia sebab stres tak dikunjungi keluarga. "Ongkosnya mahal, sanggup puluhan juta untuk bertemu. Saat meninggal, pihak Lapas juga yang repot sebab butuh biaya besar untuk memulangkan jenazahnya ke Papua," paparnya.

Daripada membangun lapas di pulau terpencil, ia mengaku telah berbicara dengan Presiden Jokowi semoga mengoptimalkan lahan di Nusakambangan. Di sana luasnya mencapai 21 ribu hektare sehingga sanggup dibangun hingga 10 penjara. "Zaman Belanda dulu ada 12 penjara di sana kini tinggal tujuh," ujarnya.

Saat ini di Nusakambangan sedang dibangun penjara dengan pengamanan ekstra dan dilengkapi sejumlah peralatan canggih untuk napi terorisme. Juga sedang dibangun bangunan gres untuk Bandar narkoba di lapas Batu.

Selain melengkapi dengan peralatan canggih sebagai pengaman, Yasonna menyebut telah meminta dukungan dari koleganya, Menteri Pekerjaan Umumuntuk membangun sodetan sebab sudah ada pendangkalan di sana. "Lalu nanti kita juga akan buat pos-pos untuk Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di tempat tersebut," ujarnya.

Dari kajian tim Kementerian Hukum dan HAM, kalau membangun penjar di pulau terpencil, anggaran dan ongkos sosialnya sangat besar. Sebab para petugas yang ditempatkan dipastikan harus membawa keluarga mereka. Ini artinya juga perlu dibangun sekolah untuk anak-anaknya, juga membangun banyak sekali infrastruktur pendukung lainnya.

"Kan mustahil kita rotasi setiap ahad atau bulan. Tentu akan mahal sekali biayanya," ujar Yasonna.





Sumber: detik.com

Share this post