Berikut Sengatan Sby Yang Bikin Istana Geram

.com Setiap kali menghadapi Pemilihan Presiden, banyak sekali gosip usang kembali diembuskan oleh para politisi. Isu-isu ibarat kemiskinan dan lapangan pekerjaan sudah menjadi langganan untuk menyerang capres petahana.

Hal ini juga yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menyinggung angka kemiskinan yang terus meningkat pada pemerintahan Jokowi-JK. Tak pelak, pernyataan SBY tersebut menciptakan geram pihak Istana. Berikut ulasannya:

1. SBY sebut 100 juta warga Indonesia miskin

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai capres 2019. SBY berpesan orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian duduk perkara kemiskinan di Indonesia.

Sebab, menurutnya ketika ini kemiskinan mencapai sekitar 100 juta orang. Angka tersebut sangat tinggi dan harus segela diselesaikan. Selain itu, Presiden RI ke 6 itu juga mengaku sering mendengar keluhan rakyat di daerah. Menurut SBY, rakyat mengalami kesulitan menerima pekerjaan, pendapatannya pas-pasan, daya beli rendah alasannya ialah harga-harga barang naik.

"Kepemimpinan yang akan tiba mestinya pemimpin yang bisa dan mau mengatasi duduk perkara rakyat itu," katanya di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7).

2. SBY diminta tak berasumsi soal data angka kemiskinan

Mensesneg Pratikno merespons terkait pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Dia meminta kepada SBY biar tidak berasumsi terkait angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta melihat data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Makara ini jangan asumsi. Lihat aja data statistik," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

3. JK minta SBY lihat data BPS

Wapres Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal 100 juta orang miskin di Indonesia. JK meminta SBY melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah teruji keabsahannya.

"Itu datanya BPS tentu valid," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

Dia menjelaskan, data tersebut sudah diakui secara internasional. Namun, JK menjelaskan, data bisa saja berubah kalau alat ukur apa yang dipakai dalam mencari angka kemiskinan berbeda.





Sumber: merdeka.com

Share this post